TUAH SEJAWAT.COM – PEKANBARU — Segenap pemangku kebijakan di Provinsi Riau diwanti-wanti banget buat nggak cuma diam melongo dan pasrah menerima nasib pasca terbitnya kebijakan baru yang diteken Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, kebijakan yang menetapkan komoditas sawit dan batubara bakal diekspor lewat satu pintu ini berpotensi memicu efek domino yang lumayan mengerikan. Sebagai provinsi pemilik kebun sawit terluas di Indonesia, Riau harus segera take action dan menggedor Pemerintah Pusat demi menyelamatkan perekonomian daerah ke depannya.
“Riau gak boleh cuma diam melongo atau sekadar pasrah tapi gak rela menerima nasib! Kita ini daerah penghasil terbesar di Republik ini, posisi tawar (bargaining power) kita ke Pusat itu kuat kali kalo kita kompak bergerak bersama. Para pemangku kebijakan di daerah, mulai dari Gubernur, DPRD, dinas terkait, asosiasi pengusaha (GAPKI), sampai persatuan petani (APKASINDO) harus segera bangun dari tidur dan menyatukan barisan untuk menggedor Jakarta sebelum semuanya terlambat,” kata ekonom senior Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, Kamis (21/5/2026) pagi.
Pernyataan menohok ini dilontarkan Dahlan karena ia menilai dampak dari kebijakan monopoli ekspor sawit dan batubara lewat satu pintu BUMN raksasa, Danantara, bener-bener bikin banyak kalangan di dalam negeri ketar-ketir setengah mati.
“Kebijakan baru itu betul-betul bikin merinding. Niatnya memang patut diacungi jempol untuk menegakkan Pasal 33 UUD 1945 dan menyontek kesuksesan Petronas, biar gak ada lagi kongkalikong transfer pricing atau pencurian volume ekspor yang bikin duit negara bocor ke luar negeri. Tapi bagi Provinsi Riau yang menyandang status ‘Raja Sawit’ Indonesia, dentuman bom dari gedung DPR kemarin itu langsung bikin jantung ketar-ketir,” lanjut Dahlan.
Infrastruktur Danantara Belum Ready, Kualitas CPO Terancam Turun
Masalah utamanya, tandas Dahlan, urusan operasional di lapangan itu bukan perkara gampang yang bisa selesai cuma pakai pidato berapi-api atau tanda tangan Peraturan Pemerintah (PP) doang. Danantara emang ditunjuk jadi sole exporter terbesar, tapi sampai sekarang mereka belum punya tangki timbun (bulking station) raksasa sendiri, konon lagi jaringan logistik global yang matang.
“Kalau semua CPO asal Riau langsung dipotong kompas masuk ke satu wadah tanpa ada sistem pemisahan yang jelas, CPO kualitas premium bakal bercampur dengan CPO asalan yang sembarang kualitas kayak sawit ninja. Secara ilmiah dan hukum ekonomi, kalau kualitas produk hancur akibat salah urus logistik, harga sawit kita di pasar internasional otomatis bakal terjun bebas,” katanya.
Lihat saja sekarang, lanjut Dahlan, bagaimana respons para pengusaha dan korporasi asing asal Malaysia, seperti grup Sime Darby yang punya kebun super luas di bumi Riau. Bagi mereka, mengirim CPO ke negeri jiran itu bukan sekadar ekspor dagang biasa, melainkan mengambil hasil produksi sendiri yang mereka jaga ketat kualitasnya dari pembibitan sampai pabrik.
Begitu aturan Danantara ini dipaksakan tanpa kesiapan infrastruktur yang matang, mereka pasti bakal menjerit dan protes keras karena kontrak jangka panjang dengan buyer global terancam berantakan. Kalau iklim investasi terganggu gara-gara ketidakpastian ini, bukan tidak mungkin modal asing bakal hengkang (capital outflow) dan membuat ekonomi daerah kita langsung lesu darah.
Isi Dompet Rakyat Kecil Jadi Taruhan
“Yang paling ngeri dari efek domino kebijakan radikal ini sebenarnya bukan soal nasib taipan atau korporasi besar itu, tapi isi dompet rakyat kecil alias petani sawit kita di kampung-kampung. Kalau birokrasi pembayaran Danantara ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) macet atau mereka pakai rumus beli cost-plus yang terlalu pelit, PKS jelas gak mau rugi. Orang tu pun pasti langsung menekan harga beli TBS di tingkat petani swadaya dan plasma untuk menyelamatkan isi dompet mereka sendiri. Kalau harga TBS ditekan, kan daya beli masyarakat Riau bakal langsung drop, pasti jumlah orang jatuh miskin naik, dan ekonomi daerah bisa letoy seketika,” papar Dahlan dengan nada cemas.
Riau Harus Tuntut Slot Khusus di Danantara
Menurut Dahlan, langkah pertama Riau buat menggedor Pusat adalah menuntut slot khusus atau keterlibatan perwakilan Riau di jajaran direksi dan dewan pengawas Danantara. Jangan biarkan orang-orang berdasi di Jakarta yang tak pernah melihat pokok sawit secara langsung, sok tahu mengatur regulasi hulu-hilir komoditas andalan Riau. Secara manajemen strategis, keterlibatan local experts (ahli daerah) ini harga mati untuk memastikan Danantara paham seluk-beluk logistik lapangan dan tak bikin aturan blunder yang malah mematikan mesin ekonomi Riau.
“Selanjutnya, kita harus paksa Danantara mendirikan markas operasional utama dan pusat tangki timbun raksasa di Pelabuhan Dumai, bukan cuma megah-megahan kantor di ibukota negara. Dumai itu hub ekspor CPO terbesar di Indonesia, jadi sudah sewajarnya kendali mutu, proses grading kualitas, dan urusan sandar kapal logistik diselesaikan langsung di tanah Melayu ini. Dengan menaruh pusat operasional di Dumai, perputaran uangnya tetap berada di daerah, retribusinya jelas, dan ribuan lapangan kerja baru otomatis terbuka lebar buat anak-anak Riau,” tambah Dahlan.
Sambil menggertak pusat, di internal daerah sendiri pun harus dibentuk Satgas Pengawas Transisi Danantara untuk melindungi “perut” petani sawit tempatan. Satgas ini taringnya harus tajam, jangan melempem seperti pengawasan harga sembako biasa.
Kehadiran satgas ini penting banget buat mengawasi setiap PKS di Riau agar tak ada yang berani menurunkan harga TBS petani secara sepihak dengan alasan transisi regulasi baru. Rumus harga harian dari Dinas Perkebunan wajib dikawal ketat, dan Danantara harus dipaksa memiliki sistem pembayaran cepat (fast-payment system) supaya arus kas dari pabrik ke petani tidak tersendat sedikit pun.
“Terakhir, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau juga harus cerdik menyiapkan bantalan fiskal (fiscal buffer) dalam APBD kita untuk mengantisipasi guncangan ekonomi sementara selama masa transisi ini. Menegakkan amanah Pasal 33 UUD 1945 memang sebuah keharusan demi kedaulatan bangsa, tapi caranya jangan sampai mengorbankan kesejahteraan rakyat di tingkat tapak. Riau harus berdiri tegak jadi benteng pertahanan ekonomi sendiri, karena kalau kita gak gesit menyelamatkan daerah ini, siap-siap saja kita cuma jadi penonton saat kekayaan alam kita dikuras habis tanpa sisa,” tandas Dahlan mengakhiri pembicaraan.
